Oleh: Derry Nodyanto
Sejalan dengan visi pendidikan nasional yaitu “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah” maka secara ideal pendidikan harus mampu didayagunakan untuk mempengaruhi pola dan sikap serta gaya hidup segenap warga negara yang tetap beridentitas Indonesia serta dapat pula meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Oleh sebab itu pendidikan harus dipandang sebagai kendaraan utama, investasi dan modal paling mendasar bagi pembangunan sumber daya manusia termasuk pembangunan nasional lain secara utuh.
Titik perhatian bagi pemerintah atas asumsi tersebut ialah berkaitan dengan profesi guru. Secara ideal seharusnya hanya para lulusan terbaik saja yang dapat menjadi guru. Sebab profesi guru bukan merupakan profesi sembarangan yang dapat begitu saja dilakoni atau menjadi singgahan terakhir bagi siapa saja yang belum beruntung atau gagal mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Empat kompetensi guru mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional harus terinternalisasi secara utuh dalam tiap pribadi insan pendidik dan harus diaktualisasikan dalam nilai praksis di lapangan. Maka perilaku guru, tanggung jawab, dan inovasi yang dilakukan oleh guru dalam menyelenggarakan pembelajaran memiliki andil besar dalam upaya memajukan kualitas pendidikan di negeri ini.
Namun pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan melalui penataan terhadap sistem pendidikan nasional tidaklah cukup tanpa disertai tugas dan tanggung jawab semua pelaku pendidikan untuk memberikan jawaban maupun solusi yang tepat terhadap berbagai tantangan dan peluang yang menyangkut kehidupan global. Ada dasar itu beberapa pendapat para tokoh menurut penulis dapat dijadikan poin penting sekaligus tolok ukur yang menegaskan bahwa membangun dan menguatkan pendidikan nasional merupakan tugas bersama.
Pertama, mengutip apa yang pernah dikemukakan oleh Fuad Hasan, “ Jangan terlalu ribut soal kurikulum dan sistemnya. Itu semua bukan apa-apa, justru pelaku-pelakunya itulah yang lebih penting diperhatikan“. Apa yang disampaikan oleh Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dikaitkan dengan berbagai Program Prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan oleh Bapak Muhadjir Effendy dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 pada hakekatnya memiliki relevansi yang sama, yaitu dalam upaya memperkuat pendidikan nasional diperlukan sinergitas pelaku-pelakunya yang memiliki kepedulian untuk berpartisipasi dalam aktivitas pendidikan. Pendidikan harus dipandang secara komprehensif integral dari berbagai aspek, pendidikan tidak sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab semua. Konkretnya pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan fokus utama Program Indonesia Pintar, Penguatan Pendidikan Karakter, Peningkatan kualitas dan revitalisasi pendidikan vokasi untuk meningkatkan daya saing bangsa memerlukan sinergitas semua pelaku pendidikan termasuk peran dunia usaha dan dunia industri yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Kedua, Sebagaimana diungkapkan oleh Winataputra, dkk (2011) yang mengatakan dalam era sekarang dan yang akan datang, berpikir dikotomus bukan lagi zamannya. Kita tidak boleh lagi berpikir bahwa sistem yang sentralistis lebih baik daripada desentralistis atau sebaliknya atau berpikir nasional dan lokal lebih aman daripada berpikir global atau sebaliknya. Sistem sentralistis yang sehat berusaha keras agar terjadi desentralisasi pendidikan. Bercermin dari asumsi tersebut ada ungkapan bijak yang mengatakan bahwa jemari memang tidak semua sama tinggi, namun memiliki fungsi masing-masing. Desentralisasi pendidikan hendaknya dipahami sebagai upaya berbagi peran sosial yang berorientasi pada pendidikan kebinekaan yang dapat menonjolkan keunggulan lokal dan menjadi ciri khas daerah. Dengan penguatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan antara kemdikbud dengan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan dan aksebilitas kesempatan pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang kuat dan sehat justru akan memperkuat pula sistem pendidikan nasional.
Ketiga, pendidikan hanya dapat berperan apabila pendekatan budaya dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan itu sendiri. Suwarma (2004) mengatakan pendekatan budaya akan menempatkan masalah pendidikan pada tempat yang melahirkan berbagai kebijaksanaan pendidikan dalam perspektif yang lebih luas dan menjorok ke depan. Pendidikan budaya dapat mengimbangi berbagai kelemahan dari pendekatan formalitas yang selama ini dilaksanakan. Kejelimetan pendidikan tidak dapat ditangani secara sektoral, akan tetapi mestinya di berbagai dimensi multi sektoral. Pendekatan budaya menempatkan masalah pendidikan sebagai persoalan budaya, memiliki ruang kajian yang luas meliputi sistem nilai, filsafat, ideologi, mitos, etos kerja, efisiensi, partisipasi, dan berbagai aspek budaya lainnya.
Intinya pendidikan akan mampu memfasilitasi perubahan jika pelaksanaan pendidikan itu sendiri bermuara pada pendidikan kebersamaan, pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat termasuk kebinekaan yang dimiliki. Sumardianta dan Sarasvati (2016) menegaskan bahwa sistem pendidikan sesunguhnya berbeda dengan evolusi alam, yang terkuatlah yang bertahan dan menang. Pemenang bukanlah sosok yang berada di peringkat teratas. Namun bagaimana ide dan kerja kerasnya bisa bersinergi dengan lingkungan sekitarnya. Bangsa pemenang tidak diisi oleh manusia-manusia yang memonopoli pengetahuan, tetapi manusia-manusia yang kasmaran belajar.
Konteks manusia-manusia kasmaran belajar yang dimaksud ialah upaya manusia dalam pengembangan dan penataan sistem pendidikan nasional dilakukan melalui kerjasama, analisis, dan dialog solutif semua pelaku pendidikan dalam koridor mencerdaskan kehidupan bangsa.
