Berita

Gelar Rapat Awal Tahun, Ini yang Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan

PANGKALPINANG-- Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan rapat awal tahun yang berlangsung di gedung pertemuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu 24 Januari 2024.

Rapat awal tahun ini diikuti oleh semua pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan. Tentang peningkatan kinerja, efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran serta netralitas pegawai dalam Pemilu 2024 menjadi point penting yang disampaikan dalam rapat tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ervawi, saat memimpin rapat mengungkapkan rapat awal tahun ini sebagai ajang untuk meningkatkan silaturrahmi serta sebagai media evaluasi kinerja pada Dinas Pendidikan pada tahun sebelumnya. “Terima kasih telah hadir dalam rapat. Kegiatan ini menjadi hal penting bagi kita semua untuk terus meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan,” ujar Ervawi.

Dalam kesempatan itu Ervawi menegaskan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2024. Dia menyampaikan tentang memanfaatkan anggaran dengan efektif dan akuntabel. “Anggaran 2024 dapat digunakan dengan efektif dan efesien sesuai anggaran yang sudah disetujui dan ditetapkan serta berdasarkan regulasi yang berlaku,” lanjut Ervawi. 

Selain itu dia juga menyampaikan terkait pengelolaan dan pendataan guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari. “Jadi saya juga tegaskan agar pegawai PPPK dan pegawai kontrak dapat didata dengan baik sesuai jabatan dan kualifikasinya,” kata Ervawi.

Sementara itu Kepala Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Sukinda, yang turut mendampingi Sukinda dalam pertemuan itu menambahkan bahwa kerjasama dan saling pengertian tim dalam bekerja sangat diperlukan.

Dalam rapat itu juga Ervawi kembali mengingatkan agar pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar menjaga netralitas dalam pemilu tahun 2024. “Jaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis karena undang-undang melarang kita untuk terlibat kampanye. Jadi patuhi terkait larangan berkampanye bagi ASN dan pegawai kontrak,” tegasnya.

Sumber: 
BTIKP
Penulis: 
Kamiludin
Fotografer: 
Ferdinan
Editor: 
Mammaq
Bidang Informasi: 
Pendidikan